Bagian Persidangan dan Perundangan-Undangan

Kedudukan Bagian Persidangan 

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengoordinasikan pelayanan, merumuskan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan persidangan dan penyusunan perundang-undangan DPRD.


Fungsi Bagian Persidangan 

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan melaksanakan fungsi:

  1.  Perumusan kebijakan teknis lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
  3.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
  4. Pelayanan administrasi lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Uraian Tugas Bagian Persidangan 

  1. Menyusun rencana kegiatan Bagian Persidangan dan PerundangUndangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
  2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian persidangan dan perundang-undangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  7. Melaksanakan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
  8. Melaksanakan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan paraturan perundang-undangan;
  9. Mengoordinasikan pengumpulan bahan penyiapan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
  10. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
  11. Melaksanakan penyusunan risalah rapat;
  12. Mengoordinasikan pembahasan rancangan Peraturan Daerah
  13.  Melaksanakan verifikasi dan mengevaluasi daftar inventaris masalah;
  14. Melaksanakan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
  15. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rapat dan Risalah DPRD;
  16. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan rapat, risalah, aspirasi, penyusunan anggaran perangkat daerah;
  17. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat selain hearing dan dengar pendapat yang dilaksanakan oleh DPRD, baik menyangkut administrasi maupun penataan tempat;
  18. Menyiapkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembahasan rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  19. Melaksanakan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat;
  20. Melaksanakan pengolahan dan penelaahan hasil aspirasi masyarakat;
  21. Mengoordinasikan penyiapan rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;
  22. Melaksanakan proses penyelesaian Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan produk perundang-undangan lainnya;
  23. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perundang-undangan:
  24. Melaksanakan kajian peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi produk hukum nasional, regional dan daerah;
  25. Melaksanakan evaluasi dan kajian pengembangan mutu produk hukum DPRD dan perluasan unit jaringan dokumentasi informasi hukum;
  26. Mengoordinasikan penyiapan, pemeliharaan dan pengelolaan bahanbahan dokumentasi hukum DPRD;