Pimpinan dan Anggota DPRD Bulukumba

RDP Lintas Komisi terkait Status Guru Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Kab. Bulukumba

DPRD Bulukumba melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi terkait Status Guru Pegawai Pemerintah denganĀ  Perjanjian Kerja (PPPK) Kab. Bulukumba. Senin 30/5/2022

Puluhan Guru yang tergabung dalam Aliansi Guru PPPK mendatangi Gedung DPRD Bulukumba untuk melaksanakan RDP Lintas Komisi yang dilaksanakan Komisi A DPRD Bulukumba, yang merupakan tindak lanjut dari Aspirasi sebelumnya yang pada tanggal 19 Mei 2022 yang diterima langsung oleh Ketua Komisi A, Andi Pangerang Hakim.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bulukumba H. Rijal, S.Sos didampingi Ketua Komisi A, Andi Pangerang Hakim serta Anggota DPRD Bulukumba dari Komisi A,B dan D

Irfan selaku koordinator Guru PPPK Kab. Bulukumba mengatakan penerimaan PPPK tentu regulasinya sama, "saya bersama teman-teman PPPK mendesak Pemerintah Daerah, tolong diusahakan NIP kami dikeluarkan, kan regulasinya jelas, aturannya jelas, awal bulan juni SK kami sudah diterima, anggarkan di bulan Juli dan bayar kami di bulan Agustus sampai Desember untuk tahun 2022". Harap Irfan selaku Koordinator.

Sementara itu Ketua DPRD Bulukumba dalam RDP ini mengatakan kami tetap perjuangkan dan kami akan tetap membangun komunikasi dengan Pemda dan rekan rekan dari OPD termasuk segera menerbitkan SK dan NIP PPPK, "kami ada di DPRD memang untuk memperjuangkan nasib para tenaga PPPK dan masyarakat. Ungkap Ketua DPRD Bulukumba H. Rijal, S.Sos

Lebih lanjut, H. Rijal, S.Sos memberikan rekomendasi ke Pemerintah Daerah bahwa tidak ada lagi tahap I dan tahap II, PPPK yang sebanyak 838 orang yang menjadi pekerjaan rumah buat BKPSDM maupun Dinas Keuangan, "Persoalaan anggaran, kita berikan kesempatan kepada Dinas Keuangan untuk rapat bersama dengan rekan-rekan tingkat OPD, terkait program-program pemerintah daerah yang akan dilakukan penyesuaian dan akan dilakukan pergeseran, dan kami sangat berharap rekan-rekan PPPK untuk tetap aktif berkomunikasi baik di DPRD maupun di Pemerintah Daerah khususnya di Dinas Keuangan dan BKPSDM Bulukumba".

Berita Lainnya