RDP Komisi A DPRD Bulukumba bersama Kepala Desa ( Balibo & swatani )

Rabu 15 Oktober 2020, Komisi A DPRD Kab. Bulukumba Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PMD dengan menghadirkan Camat Kindang dan Camat Rilau Ale dan Juga dua kepala Desa serta Ketua BPD masing Desa ( Balibo dan Swatani)

Rabu 15 Oktober 2020, Komisi A DPRD Kab. Bulukumba Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PMD dengan menghadirkan Camat Kindang dan Camat Rilau Ale dan Juga dua kepala Desa serta Ketua BPD masing Desa ( Balibo dan Swatani)

 

RDP tersebut dipimpin Oleh Ketua Komisi ( Drs. H. Andi Pangera Hakim); dan juga turut hadir anggota Dewan Lainya ( Alkhaisar Jainar Ikrar, Ahmad Akbar SH, Khaerul Ibrahim dan Juandy Tandean) Kabg Hukum Setda dan Kadis PMD bersama Kabid Pemerintahan Desa.

 

Agenda rapat tersebut membahas terkait masalah SK Pengangkatan Perangkat Desa yang belum ditanda tangani oleh Kepala Desa Balibo sedangkang yang bersangkutan telah mengikuti seleksi penerimaan perangkat desa dan mendapatkan nilai tertinggi dan Juga membahas aduan peberhentian Aparat Desa Swatani Secara secara sepihak oleh kepala Desa Swatani.

 

Tujuan rapat dengar pendapat dilakukan tidak lain adalah untuk meluruskan kesalah pahaman yang telah terjadi didua desa tersebut yakni desa valibo dan Desa Swatani dan tujuan lainnya tentunya agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali dimaksimalkan.

 

Berdasarkan hasil RDP yang dilakukan kemari diperolen informasi bahwa kepala Desa Balibo enggan untuk menada tangani Sk Pengangkatan Perangkat Desa tersebut karena menganggap ada mekanisme yang salah dalam proses itu.

 

Tapi hal tersebut berbeda dari penjelasan Camat, Kepala Dinas PMD dan Kabag Hukum Setda Bulukumba yang menganggap secara regulasi semua tahapan dilakukan sebagaimana telah diatur dalam perda no.9 tahun 2016 tentang pengankatan dan pemberhentian kepala Desa.

 

Lain halnya dengan kepala Desa Swatani Andi Dhodi Ariadi  yang membantah bahwa telah melakukan pemberhentikan aparat desa secara sepihak karena sampai saat ini pihaknya mengeluarkan surat pemberhentian aparat tersebut. Tapi juga diakui bahwa aparat desa tersebut tidak pernah melakukan kewajibanya karena jarang masuk kantor dan telah diberikan surat teguran sebanyak tiga kali tapi hal tersebut tidak di tanggapi oleh yang bersangkutan.

 

Menanggapi hal tersebut Camat Rilau Ale Andi Muliadi Pangki, SE menyampaikan bahwa tahapan yang dilalui oleh Kepala Desa Swatani tidak dikoordinasikan kepada pemerintah kecamatan Rilau Ale. Disampaikan juga bahwa memang kepala desa Swatani tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian namun sebelumnya kepala Desa Swatani telah menyampaikan secara Lisan di ruang kerjanya bahwa aparat tersebut diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas.

 

Hal itulah yang membuat aparat tersebut merasa malu untuk datang ke kantor melaksanakan kewajibannya sebagai aparat desa.  Camat Rilau Ale juga menyampaikan agar hak-haknya saat menjadi aparat Desa untuk segera dipenuhi dalam hal ini insentif atau honornya segera dibayarkan.

 

Sehingga kabag Hukum Setda menyampaikan bahwa ada tahapan yang tidak dilalui sehingga mekanisme tersebut dianggap tidak sesuai proses.

 

Pada akhir rapat disimpulkan agar Kepala Desa Balibo segera melakukan koordinasi dengan panitia Pelaksana, Camat dan Dinas PMD agar SK Pengangkatan Perangkat Desa Tersebut segera ditanda tangan.  Sedangkan kepala Desa Swatani agar  segera memenuhi hak-hak aparat yang belum terbayarkan.