Rapat Pansus Bantuan Lansung Tunai

Rapat Pansus Terkait penyaluran dana Bantuan Lansung Tunai dengan menghadirkan Inspektorat, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Kabag Hukum Setda, beserta Sepuluh Camat Se-Kabupaten Bulukumba.

Senin 20 Juli 2020, Pansus III BLT Kembali melaksanakan Rapat Pansus Terkait penyaluran dana Bantuan Lansung Tunai dengan menghadirkan Inspektorat, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Kabag Hukum Setda, beserta Sepuluh Camat Se-Kabupaten Bulukumba.

Dalam rapat tersebut ketua Pansus BLT Drs. Pasakai, M.Si menyampaikan tujuang dari pembentukan pansus ini bertujuan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak bisa dipungkiri ada anggapan dari berapa kepala desa yang menganggap DPRD terlalu jauh mencampuri urusan dapur Pemerintah Desa.

Selanjutnya ketua komisi D menyampaikan bahwa “dasar pembentukan Pansus ini berasal dari aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat namun pada pelaksanaan rapat dengar pendapat permasalahan yang disampaikan melalui aspirasi ini tidak menemui penyelesaian”

Poltisi Partai Amanat Nasional HJ. Nuraidah, menyampaikan  agar terlebih dahulu semua yang ada dalam rapat tersebut sepakat menyamakan persepsi agar para Camat dapat menjelaskan kepada seluruh kepala desa yang dibawahinya bahwa BLT Dana Desa bagian dari APBD dan APBD bagian dari APBN. Hal tersebut dianggap penting karena ada anggapan dari kepala desa bahwa DPRD tidak memiliki hak pengawasan terhadap Penyaluran BLT Dana Desa karena bukan bagian dari APBD dan hal ini merupakan kekeliruan berjamaah, kemudian meminta penjelasan Apakah dana BLT melekat pada anggaran desa atau tidak ?

Sesuai dengan penjelasan dari kepala Bidan Anggaran Dinas Keuangan Daerah menjelaskan bahwa APBD Desa Sumber dari  masing-masing : 1. ADD yang berasal dari 10% dari dana DAU  artinya setiap dana alokasi umum yang didapatkan oleh pemerintah daerah dialokasikan 10% untuk ADD;  PADes yaitu segala sesuatu yang bersumber dari pendapatan desa, 3. Dana bagi hasil Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Desa, 4. BDD  yaitu bantuan dari pemerintah pusat ke Pemerintah desa yang pencairannya melalui KPPN Bantaeng ke rekening Pemerintah desa. Untuk traksaksi keuangan Desa meskipun semua transaksi itu bersumber dari APBN tapi untuk mekanisme pencairan nya harus ada rekomendasi dari Dinas PMD dan Dinas Keuangan.

Selanjutnya Kepala Inspetorat Andi Sry Arianti, SP, M.Si menyampaikan bahwa  proses pengawasan terhadap penggunaan dana covid 19 itu diawali dengan proses review untuk pengadaan barang dan jasa,  namun proses review ini kami mengalami kendala tidak Tersedianya dokumen secara lengkap yaitu dari dinas kesehatan, Dinas Perdagangan dan dinas tenaga kerja. Untuk pengawasan pada BLT Dana Desa tidak dilakukan review karena yang dipersyaratkan untuk dilakukan review adalah belanja tidak langsung dan pengadaan barang dan jasa sehingga pengawasan penyaluran BLT dana desa itu ada pada pemerintah Kecamatan sebagai pengawas internal dan Pembina Pemerintah desa.

Selanjutnya secara berurutan para camat menyampaikan secara lisan menyampaikan rincian data penerima bantuan sosial ( BLT-DD, BST Kemensos, BPNT, dan PKH ) meskipun sebelumnya para camat diminta membawah hardcopy dokumen penerima Bansos secara detail.  Sehingga rapat akan dilanjutkan pada hari rabu 22 Juli 2020 dan para camat diminta untuk menyerahkan dokumen yang diminta Pansus BLT.