Rapat Dengar Pendapat Komisi C Bersama Lingkungan Hidup

Rapat Dengar Pendapat Komisi C bersama Dinas Lingkungan Hidup membicarakan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar bentangan sungai Balangtiengkeke yang mengancam pemukiman warga di Dusun Kalicompeng Desa Balong dan Desa Lonrong yang disebabkan oleh beroperasinya tambang dan Transfortasi milik PT.HARFIAH.

Jumat 17 Juli 2020 Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba melaksanakan Rapat Dengar Pendapat di ruang rapat Komisi C pukul 13.30, bertindak sebagai pimpinan sidang adalah Ketua Komisi C ( Uddin Hamzah, SE)  olejuga turut hadir Anggota DPRD Lainnya (Drs. H. Pasakai, M.Si; H. Abu Talib; Zulkifli Saiye, S.Pi; Drs. H. Syaripuddin;  Ismail Yusuf; dan Ir. Andi Erlina Halmin).

Giat tersebut membicarakan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar bentangan sungai Balangtiengkeke yang mengancam pemukiman warga di Dusun Kalicompeng Desa Balon dan Desa Lonrong yang disebabkan oleh beroperasinya tambang dan Transfortasi milik PT.HARFIAH.

Pada kesempatan tersebut KEPALA DESA BALON menyampaikan keresahannya atas apa yang terjadi di Desa Balong adalah adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh keberadaan tambang milik PT. HARFIAH yang masih beroperasi di lokasi sungai balangtiengkeke, Keberadaanya cukup meresahkan  masyarakat karena dampak dari proses penambangan adalah rusaknya akses jalan dan rusaknya jembatan penghubung serta inspraktuktur lainnyaTermasuk akses Jalan yang sering di lalui masyarakat untuk bekerja baik di kebun maupun di sawah, mengingat sebagian besar penduduk disana adalah petani.

 

Menanggapi hal tersebut ketua komisi C menyampaikan Bahwa terkait sungai kali compeng ini sudah bermasalah sejak lama, Sebelumnya Pada Periode Tahun 2005-2014 pernah berkunjung ke Lokasi tersebut bersama ketua GP3A Andi Tenri Allang dan beberpa kepala desa termasuk desa lonrong saat itu kemudian dusun seppang juga turut hadir. Pada saat itu meminta kepada pemerintah untuk menghentikan semua proses penambangan di betangan sungai balangtieng keke karena merusak lingkungan dan sangat berdampak pada masyarakat.  Legislator Partai PDI juga menyampaikan bahwa “ Saya siap mempasilitasi ke provinsi untuk bersama-sama menangani kejadian penambangan ini”

Begitupula Mantan Kepala Dinas PUPR yang saat ini tercatat sebagai Legislator Partai PKS  Drs. H.Pasakai, M.Si menanggapi bahwa apa yang menjadi tujuan di adakannya rapat dengar pendapat ini adalah untuk mencari solusi atas keresahan yang di akibatkan oleh para penambang yang ada di daerah balangtiengkeke. Untuk itu mewakili Komisi C meminta data-data yang terlibat sebagai penambang di lokasi tersebut baik PT, CV maupun Orang pribadi agar di data agar kami juga punya dasar untuk ikut dalam mediasi penyelesaikan masalah ini.

 

Selain itu juga kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr. Andi Syamsul Mulhayat, M.SI menyampaikan bahwa “  segala upaya sudah kita lakukan sampai kami menurunkan tim untuk menanganani keberadaan penambang yang di anggap ilegal di dampingi oleh Kapolres, Kasatpol PP dan Kepala dinas terkait lainnya untuk ikut membantu menyelesaikan problematika yang ada di lokasi tambang. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang bekerja pada PT. ENTAH dari PT HARFIAH, Jika tambang ini ditutup mereka  akan kehilangan mata pencahariannya”

Sebelum Rapat Dengar Pendapat tersebut diakhiri ketua Komisi C Uddin hamzah Menyatakan bahawa “seluru kewenangan adalah keputusan mutlak oleh pemerintah terkait hak jual beli tanah dan kaitannya yang terjadi di area penambangan. Pemilik Usaha  tidak boleh meserta-merta untuk mendirikan lokasi tambang tanpa ada ijin dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dimana lokasi tambang berada karena bisa melanggar aturan, selain tentu merugikan masyarakat sekitar karena bisa berdampak merusak lingkungan di area tambang dan mengembalikan Kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi  keberadaan tambang yang membahayakan ekosistem lingkungan “ tutupnya.