Rapat Pansus BLT-DD

Rapat Pansus BLT-DD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bulukumba melaksanakan Rapat Internal Panitia Khusus (Pansus) terkait Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dipimpin langsung Drs. Pasakai, M.Si selaku Ketua Pansus serta didampingi beberapa Anggota Dewan yang masuk dalam Anggota Pansus Penanganan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Senin, 06/07/2020.

Panitia Khusus ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kab. Bulukumba Nomor : 05/kpts/DPRD/-BK/VII/2020, tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Drs. Pasakai M,Si selaku Ketua Pansus mengatakan pokok-pokok pembahasan yang perluh kiranya di pahami bahwa tugas yang perluh kita lakukan sebagai Panitia Khusus(Pansus) penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa yang di tangani langsung oleh para Anggota DPRD Kab. Bulukumba tentu harus sesuai prosedur dan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar dana yang akan tersalurkan sebisa mungkin tepat sasaran dan langsung di rasakan oleh penerima bantuan dan selanjutnya kita tetap harus menjaga nama lembaga yang kita bawah yaitu DPRD Kab. Bulukumba dalam pengelolaan bantuan dana desa melalui pansus penanganan bantuan langsung tunai yang terdampak covid-19 di kab. Bulukumba agar tidak mencederai lembaga.

Selanjutnya di tanggapi oleh H. Syarifuddin bahwa perlu adanya kesepahaman, keseragaman pendapat terkait tugas dan fungsi kita selaku panitia khusus (pansus) penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa agar sebisa mungkin tersalurkan dengan baik dan tentu harapan kita semua selaku panitia khusus penyaluran bantuan langsung tunai dana desa agar tepat sasaran dan tentu harus dibantu dengan data-data yang akurat supaya tidak ada lagi penerima yang ganda menerima bantuan.

Sebagai kesimpulan, Drs. Pasakai, M.Si menyampaikan bahwa yang terlibat sebagai Panitia Khusus (pansus) penyaluran bantuan langsung tunai harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan anggaran bantuan langsung tunai dana desa yang akan disalurkan. Kemudian selanjutnya agenda pelaksanaan akan disampaikan oleh Sekretariat Dewan.