RDP aspirasi Masyarakat Desa Anrihua dan Kel. Borong Rappoa Kec. Kindang

Rapat Dengar pendapat komisi A Sebagai Tindak Lanjut Dari Aspirasi Masyarakat Desa Anrihua dan Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan

Senin 5 Juni 2020 komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten Bulukumba, Dinas PMD Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kecamatan Kindang, dan dan pemerintah Desa anrihua beserta BPD desa anrihua.

Kegiatan RTP ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut komisi A terhadap app app Aspirasi dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Anrihua pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 dan Aspirasi dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kelurahan Borong Rappoa Kec. Kindang pada hari senin tanggal 08 juni 2020.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh aliansi pada aspirasi sebelumnya adalah Pemuda desa anrihua adalah terkait dualisme SK Tim relawan covid 19 desa anrihua dan dan adanya dugaan sikap otoriter dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Kepala Desa anrihua dalam menjalankan pemerintahannya, serta pembagian dana BLT dana desa yang dianggap tidak merata dan tidak tepat sasaran penerima.

Begitupun dengan aliansi Pemuda Kelurahan borong rappoa yang mempertanyakan dasar dilakukannya pemotongan anggaran Kelurahan serta transparansi penggunaan dana Kelurahan yang telah dipotong oleh pemerintah.

Menanggapi hal tersebut maka ketua komisi A menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mensejajarkan pendapat atas masalah yang telah terjadi di desa anrihua dan kelurahan borong rappoa Kecamatan kindang, Selain itu ketua komisi A juga menyampaikan bahwa keberadaan lembaga DPRD sebagai lembaga legislatif bukan sebagai penentu kebijakan namun DPRD berada pada posisi pengawasan kebijakan politik.

"Perlu kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa dan aliansi pemuda dari desa anrihua dan Kecamatan borong rappoa bahwa keberadaan kami di sini bukan untuk mencari atau menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah namun keberadaan kami disini lebih kepada fungsi pengawasan politik dan kami tidak bisa mengambil kebijakan atau keputusan " ungkapnya saat hendak memulai rapat dengar pendapat tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan dari aliansi Pemuda Kelurahan borong rappoa maka ketua Komisi A Drs. H. Andi Pangeran Hakim menghadirkan Kepala Bidang anggaran Andi Irma Damayanti SE, MM Kepala Bidang anggaran dinas keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba sebagai pejabat yang berkompeten memberikan jawaban atas pertanyaan terkait pemotongan anggaran Kelurahan.

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan Kabid anggaran menyampaikan bahwa adanya pemotongan anggaran yang dilakukan pada Kelurahan bukan hanya di borong rappoa namun ini merupakan amanah dari PMK 35 yang memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan rekonstruksi dan realokasi anggaran untuk percepatan penanggulangan covid-19, dan sampai saat ini belum ada hasil final yang menyebutkan alokasi anggaran itu akan dikemanakan namun sisa anggaran tersebut akan disimpan pada dana BTT yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk bantuan tak terduga, untuk penggunaannya pun dapat dilakukan dengan menyampaikan usulan pencairan dana Kelurahan kepada dinas keuangan daerah.

Dan Lurah borong rappoa menjawab pertanyaan selanjutnya terkait penyaluran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, bahwa Adapun masyarakat yang mendapatkan bantuan berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala lingkungan yang didampingi Babinsa dan Babinkamtibmas saat melakukan pendataan masyarakat yang berhak dan layak untuk mendapatkan bantuan sosial.

Selanjutnya kepala desa anrihua menyampaikan terkait pencairan dana BLT Dana Desa diterima sehari sebelum lebaran Idul Fitri yakni sebesar kurang lebih 74 juta rupiah, namun secara lebih detailnya kepala desa anrihua Iriani Philips SH menunjuk kepada kasi kesos sebagai penanggung jawab dan mengetahui bagaimana proses pendataan dan penyaluran BLT dana desa tersebut.

Dari penjelasan kasi kesos desa anrihua disampaikan bahwa pendataan masyarakat penerima BLT Dana Desa dilakukan berbasis Dusun oleh masing-masing kepala dusun yang didampingi oleh bhabinkamtibmas dan Babinsa begitupun dengan penetapan nama penerima BLT DD tersebut dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa aparat desa Pemuda Desa anrihua serta aparat TNI Polri yaitu Babinsa dan Babinkamtibmas, begitupun penyaluran dan pendistribusian BLT dana desa tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur TNI Polri serta pengawalan dari pemuda desa anrihua.

Terkait adanya dugaan dualisme SK covid-19 desa anrihua Ian dibentuk berdasarkan surat edaran Kementerian desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 8 tahun 2020 di mana dalam edaran tersebut mengharuskan kepala desa sebagai ketua tim, namun pada SK pertama tercatat nama pelaksana tugas kepala desa anrihua sebagai ketua tim relawan sehingga setelah dilakukannya pelantikan maka SK tersebut direvisi dengan mengganti nama PLT dengan nama kepala desa yang baru dilantik oleh karena itu sehingga muncul dugaan dari Pemuda Desa anrihua bahwa telah terjadi dualisme SK covid 19 di desa anrihua.

Sehingga rapat dapat disimpulkan bahwa pemotongan anggaran Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2020 perihal realokasi dan rekonstruksi anggaran percepatan penanggulangan covid 19, sehingga tidak ada Kesenjangan antara cara dan Anna desa dan dana Kelurahan karena dana kelurahan dapat digunakan dengan melakukan pengusulan pencairan dana Kelurahan.

Dan terkait adanya perubahan SK Tim covid 19 di desa anrihua karena pada SK pertama tercatat nama pejabat kepala desa sehingga setelah pelantikan mengharuskan adanya penggantian berdasarkan surat edaran Kementerian desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 8 tahun 2020 yang mengharuskan kepala desa sebagai ketua tim.