Aspirasi

Pimpinan DPRD bersama tim penerima aspirasi menerima aspirasi dari eks karyawan PT lonsum yang terkena PHK

Kamis 3 Oktober 2019 pimpinan DPRD sementara H. Rijal S.Sos dan Abdul Kaab,  S. Sos bersama tim penerima aspirasi DPRD yang bertugas pada hari tersebut menerima aspirasi dari eks karyawan PT lonsum yang terkena dampak PHK. Adapun penerima aspirasi yang bertugas pad hari ini yaitu H. Patudangi, S. Sos; Drs. H. Psaki; Dra.St.Aminah Syam, M. Kes; Juandy Tandean,  Zulkifli Sayye,  Akhaisar Jainar Ishal, S. Sos. 

Dalam penyampaian aspirasi tersebut mereka menyampaikan pernytaan sikapnya dintaranya :
1.Menolak dengan keras kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT LONSUM
Balombessie Estate dan Palangisan Estate
2.Menolak Pengalihan pekerja dari Proporsi ke Sistem Borongan (Kontraktor) karena
itu bertentangan dengan Undang-undang dan menghilangkan Status kami sebagai
Pekerja LONSUM
3. Mendesak kepada Perusahaan agar mengembalikan uang yang telah dipotong dari gaji
kami semenjak 12 Desember 2017 sampai sekarang dengan alasan mendaftarkan kami
sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan namun sampai saat ini
kami (Pekerja) tidak mendapatkan Kartu Kepesertaan
Mendesak Pemerintah Daerah kab. Bulukumba untuk menyelesaikan permasalahan
4.
ini yang seakan-akan dibiarkan mengambang/Berlarut-larut dengan menghadirkan
Direksi / Penentu Kebijakan PT.LONSUM pusat agar dihadirkan di Butta Panrita
Lopi untuk menyelesaikan masalah ini
5. Menolak dengan keras keberadaan Hot Maruli (Manager Balombessie Estate) dan
Osten Panjaitan (Manager Palangisang Estate) serta Rusli.SH (Humas PT.LONSUM
Area Jawa-Sulawesi) di Perusahaan PT.Lonsum Kab. Bulukumba karena mereka
Kerap kali mengambil kebijakan yang merugikan Pekerja, dengan mengatasnamakan
kebijakan Manajemen Pusat namun tidak pernah memperlihatkan Bukti Surat Edaran
kebijakan pusat.

Menanggapi hal tersebut pimpinan DPRD menyampaikan akan Menindaklanjuti setelah SK pimpinan definitif DPRD Kabupaten Bulukumba telah Terbit dan Unsur Pimpinan telah ditetapkan, secara kelembagaan akan segera melakukan rapat dengar pendapat bersama Dinas Tenaga Kerja, Pengawas Regional Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bgian Hukum Setda Bulukumba, Sesuai permintaan pembawa aspirasi
(HMP Set DPRD BLK)